Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan

A. Apakah pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan?

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata yang dilaksanakan secara terus menerus hingga masyarakat memperoleh akses terhadap sumber-sumber kehidupan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup program bidang pertanahan meliputi, daerah miskin/ kumuh, daerah perbatasan, komunitas masyarakat terasing dan daerah konflik.

C. Asset Reform

Penataan kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dilaksanakan dalam rangka terciptanya kepastian dan perlindungan hukum, keadilan dan daerah konflik.

D. Acces Reform

Pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber-sumber kehidupan lainnya berupa:

  • Penydiaan infrastruktur dan sarana produksi.
  • Pembinaan dan Bimbingan teknis kepada penerimaan manfaat.
  • Dukungan Pemodalan dan
  • Dukungan distribusi pemasaran produk/ hasil serta dukungan lainnya.

E. Program Pemberdayaan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah sebagai akses permodalan dan akses ke sumber-sumber produksi lainnya untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha mikro dan kecil.

KRITERIA PESERTA PROGRAM:

  1. Pengusaha Mikro yang produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia
  2. Tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
  3. Usaha kecil yang memiliki kekayaan Bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu meilyar rupiah) per tahun.

F. USAHA PENANGKAPAN IKAN (NELAYAN)

Sasaran kegiatan adalah usaha penagkapan ikan skala kecil yang menggunakan kapal penagkapan ikan baik unit atau lebih dengan bobot kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) gross tonage dan/atau mempunyai omset penjualan maksimum senilai Rp. 1.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) setiap tahun.

Kriteria obyek program:

  1. Tanah belum bersertipikat dan tidak dalam sengketa
  2. Luas Tanah 2.000 m2. untuk tanah non pertanian atau maksimum 2 hektar untuk tanah pertanian
  3. Untuk tanah milik adat disertai dengan surat keterangan Kepala desa/ Lurah setempat
  4. untuk tanah pertanian, pemohon berada pada kecamatan domisili tetap atau kecamatan yang berbatasan dengan tanahnya
  5. mempunyai surat bukti penguasaan/ pemilikan tanah
  6. Terhadap tanah warisan harus dilakukan pembagian terlebih dahulu kepada calon subyek hak selaku ahli waris.
  7. Penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

G. REDISTRIBUSI TANAH

Maksud dan tujuan

Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ke arah yang lebih berkeadilan, mengurangi kemiskinan, keadilan terhadap sumber-sumber kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dna memperkokoh ketahanan pangan.

Kriteria Peserta

Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan (memecah timbulnya tanah absente baru), kuat bekerja dalam bidang pertanian serta tanah tersebut telah dgarap/ diusahakan secara aktif.

H. PRONA (Proyek Operasi Nasional Pertanahan/ Agraria)

Tujuan

Memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik.

Persyaratan

  • Pemilik tanah dilokasi kegiatan proyek
  • Pemilikan tanah yang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Upah minimum regional (UMR) setempat
  • Tanah wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan sosial
  • Anggota organisasi: perintiskemerdekaan, angkatan 45, legiun veteran, pepabri warakawuri, wredatama, ABRI, Kopri, dan Pensiunan PNS
  • Untuk tanah Pertanian, Pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah Obyek Prona.

Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Sumber: Brosur Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.
%d bloggers like this: