Direktorat Sengketa Pertanahan

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat serta berlangsungnya proses pembangunan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.

Dalam konteks yang demikian maka masalah pertanahan menjadi bersifat multi aspek, baik aspek fisik dan non fisik yang meliputi dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan keamanan Negara. Untuk itu penanganan sengketa pertanahan secara sistematis dan langsung ke akar masalahnya akan menuntaskan masalah yang sudah ada dan dapat mencegah konflik-konflik baru. Permasalahan yang timbul tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kebijakan pemerintah dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pruralisme hukum menjadi semacam “boomerang” bagi penerapan kebijakan pertanahan di Indonesia. Berlakunya dan diakuinya hukum adat dan masih diakuinya hak peniggalan kolonial semakin menimbulkan dampak negatif karena kuantitas terjadinya sengketa pertanahan akibat penafsiran penerapan hukum tersebut semakin meningkat. Hak eigendom, erpacht, dan tanah ulayat  menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa pertanahan di Indonesia. Peninggalan hak bekas  kolonial semakin menimbulkan polemik.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya  mengatur hal-hal urgen yang  berkaitan dengan pertanahan. Secara teknis UUPA tidak membahas tentang apa dan bagaimana proses penanganan/penyelesaian sengketa pertanahan.  Berawal dari semakin meningkatnya kuantitas terjadinya sengketa pertanahan, maka dianggap perlu suatu peraturan yang komprehensif membahas tentang pembagian, proses, dan penanganan sengketa pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap berabagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia melalui unit kerja Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan merumuskan suatu kebijakan berupa pembentukan Petunjuk Teknis Penyelesain Permasalahan Pertanahan, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007.

Direktorat sengketa pertanahan yang merupakan bagian dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan mempunyai peranan yang besar terhadap proses penanganan maupun penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesain Permasalahan Pertanahan, Direktorat Sengketa Pertanahan tidak hanya berperan  sebagai mediator, tetapi juga berperan dalam penelusuran dan anlisis fakta hukum serta administartif status bidang tanah yang bermasalah dan menimbulkan sengketa tersebut. Untuk itu perlu pemahaman lebih mendalam tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Sengketa Pertanahan pada umumnya, serta proses penanganan sengketa pertanahan khususnya. Sehingga salah satu agenda prioritas BPN yaitu menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis dapat terwujud.

B. Maksud dan Tujuan

MAKSUD

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah  memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Direktorat Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara utuh dan menyeluruh.

TUJUAN

Setelah kegiatan orientasi tugas, Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya;
  1. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  2. Memahami peraturan-peraturan di bidang Sengketa Pertanahan.
  3. Mampu bersosialisasi dilingkungan kerja dengan memperhatikan aspek tata krama dan etika.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan orientasi kerja di Direktorat Sengketa Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah tanggal 16 AGUSTUS  – 27 AGUSTUS 2010.

BABII  PELAKSANAAN ORIENTASI

A. Profil Unit Kerja

Berikut ini struktur organisasi Direktorat Sengketa Pertanahan menurut Peraturan Kepala BPN RI No.3 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Bagan struktur organisasi Direktorat Sengketa Pertanahan

B. Tugas dan Pokok Fungsi

Direktorat Sengketa Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sengketa Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  3. Pengkajian dan pemetaan semua akar sengketa pertanahan;
  4. Penelitian, penyusunan dan perumusan petunjuk atau pedoman sebagai pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang pertanahan khususnya dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan;
  5. Investigasi dan koordinasi antara lembaga dan instansi terkait dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
  6. Penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  7. Penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi atas sengketa pertanahan;
  8. Penyiapan keputusan penghentian dan pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dan atas dasar kekuatan putusan pengadilan.

Direktorat Sengketa Pertanahan terdiri dari:

  1. Subdirektorat Sengketa Yuridis
  2. Subdirektorat Sengketa Fisik
  3. Subdirektorat Sengketa Obyek Landreform

2.1. Subdirektorat Sengketa Yuridis

Subdirektorat Sengketa Yuridis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sengketa Yuridis mempunyai fungsi:

a.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan sengketa penguasaan dan   pemilikan tanah;

b.  Inventarisasi dan pengolahan data sengketa penguasaan dan pemilikan tanah;

c.  Penyiapan bahan dan pelaksanaan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa penguasaan dan pemilikan tanah;

d.  Pengkajian penanganan sengketa penguasaan dan pemilikan tanah;

e.  Penyiapan alternatif penyelesaian sengketa penguasaan dan pemilikan tanah melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

f.  Penyiapan keputusan penyelesaian sengketa dan keputusan pembatalan hak karena cacat administrasi dan atas dasar kekualan putusan pengadilan.

Subdirektorat Sengketa Yuridis terdiri dari:

1. Seksi Sengketa Penguasaan

Seksi Sengketa Penguasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak.

2. Seksi Sengketa Kepemilikan

Seksi Sengketa Pemilikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak.

2.2.  Subdirektorat Sengketa Fisik

Subdirektorat Sengketa Fisik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusaan kebijakan teknis dan melaksanakan  penanganan sengketa pengukuran, pemetaan bidang tanah  dan batas wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sengketa Fisik menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis  penanganan sengketa batas, letak, luas bidang tanah dan batas wilayah;
  2. Inventarisasi dan pengolahan data sengketa batas, letak, luas bidang tanah dan batas wilayah;
  3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa batas, letak, luas bidang tanah dan batas wilayah;
  4. Pengkajian penanganan sengketa batas, letak, luas bidang tanah dan batas wilayah;
  5. Penyiapan alternatif penyelesaian sengketa batas, letak, luas bidang tanah dan batas wilayah melalui mediasi dan fasilitasi;
  6. Penyiapan keputusan penghentian hubungan hukum dan pembatalan hak tanah.

Subdirektorat Sengketa Fisik terdiri dari:

1. Seksi Sengketa Batas dan Letak

Seksi Sengketa Batas dan Letak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah.

2. Seksi Sengketa Batas Wilayah

Seksi Sengketa Batas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah.

2.3.  Subdirektorat Sengketa Landreform

Subdirektorat Sengketa Landreform mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa landreform. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sengketa Landreform menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penanganan dan  penyelesaian sengketa obyek landreform serta ganti kerugian;
  2. Pengkajian dan pemetaan semua akar sengketa landreform dan menyelesaikan sengketa obyek landreform serta ganti kerugian;
  3. Pengkajian aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik dalam rangka penanganan sengketa obyek landreform serta ganti kerugian;
  4. Penyiapan bahan penelitian penanganan dan penyelesaian sengketa sengketa obyek landreform serta ganti kerugian;
  5. Penyiapan keputusan pembatalan hak tanah yang berkaitan dengan penegakan hukum landreform;
  6. Penyelenggaraan mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi sengketa obyek landreform serta ganti kerugian.

Subdirektorat Sengketa Landreform terdiri dari:

  1. 1. Seksi Sengketa Obyek Landreform.

Seksi Sengketa Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa obyek landreform.

  1. 2. Seksi Sengketa Ganti Kerugian.

Seksi Sengketa Ganti Kerugian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform.

B. Peraturan dan Pedoman Kerja

Peraturan-peraturan yang melandasi kegiatan-kegiatan Direktorat Sengketa, baik itu sifatnya sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok maupun sebagai pedoman atau batasan dalam menetapkan kebijakan teknis ataupun kriteria-kriteria teknis adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:
  • Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
  • Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
  • Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
  • Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
  • Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
  • Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  • Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RDP)
  • Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pembatalan/Sertifikat Hak Atas Tanah
  • Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
  • Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia

C. Identifikasi dan Analisis Masalah

Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa permasalahan pertanahan tidak hanya kuantitasnya yang semakin bertambah namun secara kualitas juga semakin rumit dan kompleks. Butuh penanganan dan analisis yang tepat dalam merumuskan rekomendasi maupun menetapkan keputusan sah tidaknya terhadap suatu produk hukum yang dijadikan alat bukti oleh para pihak yang bersengketa. Demikian pula terhadap asal-usul bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan Petunjuk Teknis No. 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan dan Akar Masalah Pertanahan menyatakan bahwa Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang- perorangan dan atau badan hukum (privat atau public) mengenai status penguasaan atau status pemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatas atas  bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan:

  • Penguasaan dan Pemilikan Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  • Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
  • Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  • Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  • Tanah obyek Landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.
  • Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikuidasi.
  • Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat  di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  • Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai   putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Sedangkan kriteria sengketa dinyatakan selesai adalah sebagi berikut:

  1. Dengan pernyataan resmi dari BPN mengenai status tanah sengketa (siapa yang paling berhak).
  2. Surat keputusan dari BPN tentang pembatalan atau pemberian hak atas tanah.
  3. Hasil mediasi atas suatu bidang tanah dalam hal ini satu dokumen/satu pemilik.
  4. Para pemilik (pihak yang bersengketa) memilih jalur lembaga pengadilan.
  5. Pernyataan bahwa sengketa bukan merupakan domain kewenangan BPN.

Secara terstruktur melalui kualifikasi dan identifikasi yang tepat maka ditemukan berbagai masalah yang cenderung menghambat proses penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, diantaranya yaitu:

  1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPN, sehingga stigma yang terbangun dalam pemikiran masyarakat bahwa BPN hanya sebagai lembaga sertifikasi tanah (legalisasi asset). Sehingga sengketa pertanahan di Indonesia tidak terselesaikan dengan jalan yang benar melainkan dengan kekerasan sehingga sengketa pertanahan semakin kompleks.
  2. Sistem informasi pertanahan yang kurang mendukung, sehingga data pertanahan yang dibutuhkan untuk proes penyelesaian sengketa pertanahan sedikit terhambat.
  3. Sengketa yang cenderung melibatkan instansi pemerintah dengan masyarakat sehingga menjadi dilema tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut di sisi lain BPN ingin memperjuangkan kepentingan masyarkat di sisi lain instansi pemerintah juga punya kepentingan dalam mepercepat pembangunan.

BAB III  PENUTUP

A. Kesimpulan

  1. Tugas pokok Direktorat Sengketa Pertanahan adalah membuat suatu rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan.
  2. Berdasarkan Petunjuk Teknis No. 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan dan Akar Masalah Pertanahan menyatakan bahwa Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau public) mengenai status penguasaan atau status pemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatas atas  bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  3. Kriteria sengketa dinyatakan selesai adalah:
    1. Dengan pernyataan resmi dari BPN mengenai status tanah sengketa (siapa yang paling berhak).
    2. Surat keputusan dari BPN tentang pembatalan atau pemberian hak atas tanah.
    3. Hasil mediasi atas suatu bidang tanah  dalam hal ini satu dokumen/satu pemilik.
    4. Para pemilik (pihak yang bersengketa) memilih jalur lembaga pengadilan.
    5. Pernyataan bahwa sengketa bukan merupakan domain kewenangan BPN.

B. Saran

  1. Perlunya suatu pengarahan dan penyatuan persepsi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersengketa terhadap tugas dan fungsi BPN dalam hal ini Direktorat Sengketa Pertanahan dalam proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan.
  2. Perlunya pemutakhiran data dan informasi pertanahan dalam membantu percepatan proses penyelesaian sengketa pertanahan.
  3. Perlunya peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia demi tercapainya salah satu dari 11 agenda prioritas BPN yaitu menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.
%d bloggers like this: