Direktorat Perkara Pertanahan

PELAKSANAAN ORIENTASI

Profil Unit Kerja

Direktorat Perkara Pertanahan merupakan salah satu satuan Direktorat di lingkungan kerja Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Struktur organisasi Direktorat Perkara Pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Bagan struktur organisasi Direktorat Perkara Pertanahan

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan perkara baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara;
  • Penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan;
  • Pengkajian dan pemetaan semua akar dan obyek perkara pertanahan;
  • Penyelesaian perkara pertanahan baik di peradilan umum, peradilan tata usaha negara atau lembaga peradilan lainnya;
  • Penyiapan saksi dan bahan untuk memberikan kesaksian serta bantuan hukum;
  • Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan Badan Pertanahan untuk menghentikan dan membatalkan hak atas tanah .

Direktorat Perkara Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) subdirektorat diantaranya:

  1. Subdirektorat Perkara Wilayah I;
  2. Subdirektorat Perkara Wilayah II;
  3. Subdirektorat Perkara Wilayah III.

Subdirektorat Perkara Wilayah I

Subdirektorat Perkara Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2006, Subdirektorat Perkara Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Pemetaan akar perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subdirektorat Perkara Wilayah I terdiri dari:

Seksi Perkara Perdata Wilayah I

Seksi Perkara Perdata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara perdata di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

2.   Subdirektorat Perkara Wilayah II

Subdirektorat Perkara Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Perkara Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi;
  • Pemetaan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi;
  • Penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi;
  • Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi;
  • Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subdirektorat Wilayah II terdiri dari:

Seksi Perkara Perdata Wilayah II

Seksi Perkara Perdata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara perdata di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi.

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara di wilayah Bali, Maluku dan Sulawesi.

3.  Subdirektorat Perkara Wilayah III

Subdirektorat Perkara Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan, dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Jawa dan Papua. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Perkara Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Jawa dan Papua;
  • pemetaan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Jawa dan Papua;
  • penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Jawa dan Papua;
  • penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah Jawa dan Papua;
  • penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara di wilayah Jawa dan Papua yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subdirektorat Perkara Wilayah III terdiri dari:

Seksi Perkara Perdata Wilayah III

Seksi Perkara Perdata Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara perdata di Wilayah Jawa dan Papua.

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara di Wilayah Jawa dan Papua.

Beberapa Peraturan dan Pedoman Kerja

Berikut ini beberapa peraturan perundangan yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pada Direktorat Perkara Pertanahan yang menjadi dasar setiap langkah, peraturan tersebut diantaranya :

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
  2. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2). “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.
  3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  5. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  9. dll.
  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.
%d bloggers like this: