Inspektorat Utama

PROFIL

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Susunan Organisasi Inspektorat Utama menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Utama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di ligkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan bpn;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala bpn;
  4. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat wilayah I
  2. Inspektorat wilayah II
  3. Inspektorat wilayah III
  4. Inspektorat wilayah IV
  5. Inspektorat wilayah v
  6. Bagian Tata Usaha

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi :

  1. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
  2. Inspektorat Utama, dan
  3. Provinsi-provinsi:  Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah I membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

II.2.2. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah II yang meliputi:

  1. Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan;
  2. Pusat Pendidikan dan Latihan;
  3. dan Provinsi-provinsi Jambi , Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.3. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III yang meliputi:

  1. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
  2. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  3. dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.4. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah IV yang meliputi:

  1. Sekretariat Utama;
  2. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  3. Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat;
  4. dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.5. Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah V yang meliputi:

  1. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  3. Pusat Data dan Informasi Pertanahan;
  4. dan Provinsi-provinsi: Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.6. BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program, serta laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 406, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan penyusunan dan rencana program pengawasan;
  2. Penghimpunan dan penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan;
  3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi;
  3. Sub Bagian Umum.
  1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan;
  2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan;
  3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama.
  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.
%d bloggers like this: