HUBUNGAN ANTARA TUPOKSI KEDEPUTIAN BPN R.I DENGAN UUPA

 

BPN dalam melaksanakan amanat UUPA didukung oleh kelengkapan instrumen kelembagaan yang terdisi dari 5 kedeputian, setiap kedeputian membawahi direktorat sesuai dengan wilayah kerja masing masing. Kedeputian tersebut antara lain adalah:

1. Deputi survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Survei potensi tanah

b. Direktorat Pemetaan Dasar

c. Direktorat Pemetaan Tematik

d. Direktorat Pengukuran Dasar

2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Deputi II), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Pendaftaran Hak dan Tanah Guna Ruang

b. Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

c. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

d. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

3. Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Deputi III), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

b. Direktorat Konsolidasi Tanah

c. Direktorat Landreform

d. Direktorat Penatagunaan Tanah

4. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi IV), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

b. Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Kritis

c. Direktorat Pengendalian Kebijakan dan Program Pertanahan

5. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (deputi V), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Perkara Pertanahan

b. Direktorat Sengketa Pertanahan

c. Direktorat Konflik Pertanahan

Dari lima kedeputian tersebut yang melaksanakan tugas teknis terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN adalah kedeputian I sampai dengan kedeputian IV, sedangkan deputi V
menjalankan tugasnya setelah semua kegiatan teknis telah dikerjakan, jika dalam tugasnya terjadi permasalahan, baik itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal maka Deputi V akan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi menyangkut semua aspek pertanahan yang berpotensi terhadap konflik, sengketa maupun perkara.

Badan Pertanahan Nasional merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pokok Agraria, amanah yang diberikan UUPA kepada BPN yaitu mengatur Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, berkontribusi menciptakan keadilan, memastikan ketersediaan tanah untuk generasi yang akan datang dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan menyelesaikan segala sengketa dan konflik di tanah air. Oleh karena itu setiap unit kerja termasuk kedeputian yang membawahi direktorat dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pokok agraria sebagai pedoman dasar.

A. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I)

Berdasarkan peraturan presiden no 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survey, pengukuran dan pemetaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan

b. Pelaksanaan survey dan pemetaan tematik

c. Pelaksanaan pengukuran dasar nasional

d. Pelaksanaan pemetaan pertanahan

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 19 khususnya ayat 2 yang mengatur tentang salah satu kegiatan pendaftaran meliputi pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Deputi Bidang Hak tanah dan pendaftaran tanah. Survei, Pengukuran dan Pemetaan merupakan salah satu rangkaian proses dalam melakukan pendaftaran tanah, dimana pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum antara orang atau badan hukum terhadap tanah

B. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah

b. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

c. Inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah

d. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya

e. Penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah

f. Pembinaan teknis pejabat pembuat akta tanah, surveyor berlisensi dan lembaga penilai tanah

Pasal-pasal dalam uupa yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 2 ayat 2 poin b dan c yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan antara orang dengan perbuatan hukum yang mengenai tanah

2. Pasal 3 yang menjelaskan tentang hak ulayat

3. Pasal 4 yang mennagtur tentang hak atas permukaan bumi atau yang disebut tanah kepada orang-orang baik sendiri atau bersama-sama serat badan hukum, dimana hak tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu.

4. Pasal 16 yang menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam pasal 4

5. Pasal 19 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu keharusan demi menjamin kepastian hukum atas tanah.

6. Pasal 20, dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat Hak Milik yang m,embedakannya dengan hak-hak yang lain, Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang atas tanah.

7. Pasal 21 menjelaskan tentang, peruntukan Hak Milik adalah hanya untuk warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

8. Pasal 22 menjelaskan tentang terjadinya Hak Milik menurut hukum adat

9. Pasal 23 mengatur tentang peralihan atau hapusnya Hak Milik atas tanah harys didaftarkan.

10. Pasal 24 mengatur tentang penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknya

11. Pasal 25 mengatur tentang Hak Milik sebagai hak tanggungan

12. Pasal 26 mengatur tentang jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan- perbuatan lain terhadap Hak Milik

13. Pasal 27 mengatur tentang Penyebab Hak Milik menjadi hapus

14. Pasal 28 mengatur tentang sifat-sifat Hak Guna Usaha

15. Pasal 29 mengatur tentang jangka waktu yang diberikan untuk Hak Guna Usaha dan diperbolehkannya untuk memperpanjang jangka waktu HGU

16. Pasal 30 mengatur tentang yang mempunyai hak guna usaha

17. Pasal 31 mengatur tentang Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah

18. Pasal 32 mengatur setiap peralihan dan penghapusan HGU harus didaftarkan

19. Pasal 33 mengatur HGU sebagai hak tanggungan

20. Pasal 34 mengatur tentang penyebab HGU menjadi hapus

21. Pasal 35 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Guna Bangunan

22. Pasal 36 mengatur tentang siapa saja yang berhak memiliki Hak Guna Bangunan

23. Pasal 37 mengatur tentang keadaan yang menyebabkan HGB bisa terjadi

24. Pasal 38 mengatur tentang setiap peralihan dan penghapusan HGB harus didaftarkan

25. Pasal 39 mengatur tentang HGB sebagai hak tanggungan

26. Pasal 40 mengatur tentang penyebab HGB menjadi hapus

27. Pasal 41 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Pakai

28. Pasal 42 mengatur tentang siapa saja yang dapat mempunyai hak pakai

29. Pasal 43 mengatur tentang Pengalihan Hak Pakai

30. Pasal 44 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Sewa untuk Bangunan

31. Pasal 45 mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi pemegang Hak Sewa

32. Pasal 49 mengatur tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Kedeputian ini memainkan peranan dalam Hukum Pertanahan, hal ini mencakup mengenai tugas legalisasi aset yang berupa tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk mempertegas dan menjamin status hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah yang didaftarkannya.

C. Deputi Pengaturan dan penataan pertanahan

Deputi Pengaturan dan penataan pertanahan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Pengaturan dan penataan pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan penataan pertanahan

b. Penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah

c. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunan lahan

d. Pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 2 ayat 2 poin a yang mengatur tentang hak menguasai negara meliputi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.

2. Pasal 7 yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas

3. Pasal 10 yang mengatur tentang kewajiban mengerjakan atau mengusahakan tanah pertaniannya sendiri secara aktif

4. Pasal 11 mengatur tentang hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan tanah untuk mencegah pemilikan dan penguasaan yang melampaui batas

5. Pasal 13 mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur usaha-usaha agraria dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

6. Pasal 14 mengatur tentang tugas pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dimana BPN khususnya deputi III mengatur tentang tanah

Kedeputian ini memainkan peranan dalam politik pertanahan, hal ini mencakup mengenai perencanaan peruntukan tanah sesuai dengan keadaan dan potensi tanah sehingga terwujudnya keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan antara wilayah pemukiman, wilayah pertanian, wilayah industri, wilayah perdagangan dan wilayah-wilayah lain dalam rangka penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah yang ideal

D. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

c. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

d. Evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 6 mengatur bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, jadi tanah tidak dibenarkan dalam penggunaan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Secara tidak langsung melarang pemegang hak untuk menelantarkan tanah

2. Pasal 12 mengatur tentang pengusahaan tanah untuk kepentingan bersama

3. Pasal 13 mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur usaha-usaha agraria dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

4. Pasal 15 mengatur tentang kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya ataupun membiarkan tanah menjadi terlantar

5. Pasal 27 mengatur tentang Penyebab Hak Milik menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

6. Pasal 34 mengatur tentang penyebab HGU menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

7. Pasal 40 mengatur tentang penyebab HGB menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

Kedeputian ini memainkan peranan dalam ekonomi pertanahan, hal ini meliputi peran BPN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga dalam mewujudkan program prioritas bpn yang mengamanatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Di kedeputian ini khususnya direktorat pemberdayaan masyarakat and kelembagaan memiliki tugas dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara optimal.

Selain itu Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan tugas sosial pertanahan, dimana seperti disebutkan dalam UU Pokok Agraria pasal 6 yang menjelaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, maka tanah tidak dibenarkan dalam penggunaan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, Secara tidak langsung melarang pemegang hak atas tanah untuk menelantarkan tanah. Deputi ini melalui Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Kritis bertugas melakukan pengendalian pertanahan dengan cara mengidentifikasi tanah terlantar untuk kemudian diberi peringatan dalam memanfaatkan tanahnya, dan dilakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi tanah terlantar tersebut.

  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.
%d bloggers like this: