Istilah Pertanahan


Beberapa istilah Pertanahan:

  1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
  3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
  4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
  5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
  6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
  7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
  8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
  9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.
  10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
  11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
  12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
  13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.
  14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
  15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
  16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.
  17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
  18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
  19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
  20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
  21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan.
  22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.
  23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
  24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

HUBUNGAN ANTARA TUPOKSI KEDEPUTIAN BPN R.I DENGAN UUPA


 

BPN dalam melaksanakan amanat UUPA didukung oleh kelengkapan instrumen kelembagaan yang terdisi dari 5 kedeputian, setiap kedeputian membawahi direktorat sesuai dengan wilayah kerja masing masing. Kedeputian tersebut antara lain adalah:

1. Deputi survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Survei potensi tanah

b. Direktorat Pemetaan Dasar

c. Direktorat Pemetaan Tematik

d. Direktorat Pengukuran Dasar

2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Deputi II), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Pendaftaran Hak dan Tanah Guna Ruang

b. Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

c. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

d. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

3. Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Deputi III), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

b. Direktorat Konsolidasi Tanah

c. Direktorat Landreform

d. Direktorat Penatagunaan Tanah

4. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi IV), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

b. Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Kritis

c. Direktorat Pengendalian Kebijakan dan Program Pertanahan

5. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (deputi V), membawahi direktorat sebagai berikut:

a. Direktorat Perkara Pertanahan

b. Direktorat Sengketa Pertanahan

c. Direktorat Konflik Pertanahan

Dari lima kedeputian tersebut yang melaksanakan tugas teknis terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN adalah kedeputian I sampai dengan kedeputian IV, sedangkan deputi V
menjalankan tugasnya setelah semua kegiatan teknis telah dikerjakan, jika dalam tugasnya terjadi permasalahan, baik itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal maka Deputi V akan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi menyangkut semua aspek pertanahan yang berpotensi terhadap konflik, sengketa maupun perkara.

Badan Pertanahan Nasional merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pokok Agraria, amanah yang diberikan UUPA kepada BPN yaitu mengatur Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, berkontribusi menciptakan keadilan, memastikan ketersediaan tanah untuk generasi yang akan datang dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan menyelesaikan segala sengketa dan konflik di tanah air. Oleh karena itu setiap unit kerja termasuk kedeputian yang membawahi direktorat dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pokok agraria sebagai pedoman dasar.

A. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I)

Berdasarkan peraturan presiden no 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survey, pengukuran dan pemetaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan

b. Pelaksanaan survey dan pemetaan tematik

c. Pelaksanaan pengukuran dasar nasional

d. Pelaksanaan pemetaan pertanahan

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 19 khususnya ayat 2 yang mengatur tentang salah satu kegiatan pendaftaran meliputi pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Deputi Bidang Hak tanah dan pendaftaran tanah. Survei, Pengukuran dan Pemetaan merupakan salah satu rangkaian proses dalam melakukan pendaftaran tanah, dimana pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum antara orang atau badan hukum terhadap tanah

B. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah

b. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

c. Inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah

d. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya

e. Penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah

f. Pembinaan teknis pejabat pembuat akta tanah, surveyor berlisensi dan lembaga penilai tanah

Pasal-pasal dalam uupa yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 2 ayat 2 poin b dan c yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan antara orang dengan perbuatan hukum yang mengenai tanah

2. Pasal 3 yang menjelaskan tentang hak ulayat

3. Pasal 4 yang mennagtur tentang hak atas permukaan bumi atau yang disebut tanah kepada orang-orang baik sendiri atau bersama-sama serat badan hukum, dimana hak tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu.

4. Pasal 16 yang menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam pasal 4

5. Pasal 19 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu keharusan demi menjamin kepastian hukum atas tanah.

6. Pasal 20, dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat Hak Milik yang m,embedakannya dengan hak-hak yang lain, Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang atas tanah.

7. Pasal 21 menjelaskan tentang, peruntukan Hak Milik adalah hanya untuk warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

8. Pasal 22 menjelaskan tentang terjadinya Hak Milik menurut hukum adat

9. Pasal 23 mengatur tentang peralihan atau hapusnya Hak Milik atas tanah harys didaftarkan.

10. Pasal 24 mengatur tentang penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknya

11. Pasal 25 mengatur tentang Hak Milik sebagai hak tanggungan

12. Pasal 26 mengatur tentang jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan- perbuatan lain terhadap Hak Milik

13. Pasal 27 mengatur tentang Penyebab Hak Milik menjadi hapus

14. Pasal 28 mengatur tentang sifat-sifat Hak Guna Usaha

15. Pasal 29 mengatur tentang jangka waktu yang diberikan untuk Hak Guna Usaha dan diperbolehkannya untuk memperpanjang jangka waktu HGU

16. Pasal 30 mengatur tentang yang mempunyai hak guna usaha

17. Pasal 31 mengatur tentang Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah

18. Pasal 32 mengatur setiap peralihan dan penghapusan HGU harus didaftarkan

19. Pasal 33 mengatur HGU sebagai hak tanggungan

20. Pasal 34 mengatur tentang penyebab HGU menjadi hapus

21. Pasal 35 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Guna Bangunan

22. Pasal 36 mengatur tentang siapa saja yang berhak memiliki Hak Guna Bangunan

23. Pasal 37 mengatur tentang keadaan yang menyebabkan HGB bisa terjadi

24. Pasal 38 mengatur tentang setiap peralihan dan penghapusan HGB harus didaftarkan

25. Pasal 39 mengatur tentang HGB sebagai hak tanggungan

26. Pasal 40 mengatur tentang penyebab HGB menjadi hapus

27. Pasal 41 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Pakai

28. Pasal 42 mengatur tentang siapa saja yang dapat mempunyai hak pakai

29. Pasal 43 mengatur tentang Pengalihan Hak Pakai

30. Pasal 44 mengatur tentang sifat-sifat dari Hak Sewa untuk Bangunan

31. Pasal 45 mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi pemegang Hak Sewa

32. Pasal 49 mengatur tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Kedeputian ini memainkan peranan dalam Hukum Pertanahan, hal ini mencakup mengenai tugas legalisasi aset yang berupa tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk mempertegas dan menjamin status hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah yang didaftarkannya.

C. Deputi Pengaturan dan penataan pertanahan

Deputi Pengaturan dan penataan pertanahan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Pengaturan dan penataan pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan penataan pertanahan

b. Penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah

c. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunan lahan

d. Pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 2 ayat 2 poin a yang mengatur tentang hak menguasai negara meliputi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.

2. Pasal 7 yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas

3. Pasal 10 yang mengatur tentang kewajiban mengerjakan atau mengusahakan tanah pertaniannya sendiri secara aktif

4. Pasal 11 mengatur tentang hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan tanah untuk mencegah pemilikan dan penguasaan yang melampaui batas

5. Pasal 13 mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur usaha-usaha agraria dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

6. Pasal 14 mengatur tentang tugas pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dimana BPN khususnya deputi III mengatur tentang tanah

Kedeputian ini memainkan peranan dalam politik pertanahan, hal ini mencakup mengenai perencanaan peruntukan tanah sesuai dengan keadaan dan potensi tanah sehingga terwujudnya keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan antara wilayah pemukiman, wilayah pertanian, wilayah industri, wilayah perdagangan dan wilayah-wilayah lain dalam rangka penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah yang ideal

D. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala, adapun fungsi dari kedeputian ini antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

c. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

d. Evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan

Pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi acuan tugas dari kedeputian ini, Berdasarkan fungsi diatas adalah:

1. Pasal 6 mengatur bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, jadi tanah tidak dibenarkan dalam penggunaan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Secara tidak langsung melarang pemegang hak untuk menelantarkan tanah

2. Pasal 12 mengatur tentang pengusahaan tanah untuk kepentingan bersama

3. Pasal 13 mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur usaha-usaha agraria dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

4. Pasal 15 mengatur tentang kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya ataupun membiarkan tanah menjadi terlantar

5. Pasal 27 mengatur tentang Penyebab Hak Milik menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

6. Pasal 34 mengatur tentang penyebab HGU menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

7. Pasal 40 mengatur tentang penyebab HGB menjadi hapus yang salah satunya disebabkan oleh tanah yang diterlantarkan

Kedeputian ini memainkan peranan dalam ekonomi pertanahan, hal ini meliputi peran BPN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga dalam mewujudkan program prioritas bpn yang mengamanatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Di kedeputian ini khususnya direktorat pemberdayaan masyarakat and kelembagaan memiliki tugas dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara optimal.

Selain itu Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan tugas sosial pertanahan, dimana seperti disebutkan dalam UU Pokok Agraria pasal 6 yang menjelaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, maka tanah tidak dibenarkan dalam penggunaan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, Secara tidak langsung melarang pemegang hak atas tanah untuk menelantarkan tanah. Deputi ini melalui Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Kritis bertugas melakukan pengendalian pertanahan dengan cara mengidentifikasi tanah terlantar untuk kemudian diberi peringatan dalam memanfaatkan tanahnya, dan dilakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi tanah terlantar tersebut.

11 AGENDA KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL R. I


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:
  1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
  2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
  3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
  4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
  5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
  6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
  7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
  8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
  9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
  10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
  11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

 

PENERIMAAN CPNS BPN R.I GOLONGAN II DAN III TAHUN ANGGARAN 2010


PENGUMUMAN

Nomor 6/Peng-100/X/2010

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN II DAN GOLONGAN III TAHUN ANGGARAN 2010

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 yang lowong, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran 2010 dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

1. Magister Antropologi : 1 orang

2. Magister Hukum : 2 orang

3. Magister Sejarah : 2 orang

4. Sarjana Hukum : 75 orang

5. Sarjana Teknik Geodesi : 100 orang

6. Sarjana Geografi : 75 orang

7. Sarjana Ekonomi : 50 orang

8. Sarjana Ilmu Administrasi Negara : 10 orang

9. Sarjana Pertanian (Sosial Ekonomi Pertanian/Ilmu Tanah) : 75 orang

10. Sarjana Komputer (Teknik/Manajemen Informatika) : 20 orang

11. Diploma III Akuntansi : 75 orang

12. Diploma III Komputer : 50 orang

13. Diploma III Administrasi Pertanahan : 60 orang

14. Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral : 275 orang
BACA selengkapnya

LAPORAN ORIENTASI DI PUSDATIN


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiiring dengan kemajuan teknologi tersebut kebutuhan informasi diharapkan dapat lebih cepat dan akurat. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut harus mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

(1)   Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Hal ini dipandang baik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan  mengembangkan teknologi informasi dan e-goverment di lingkungan organisasi BPN, dimana proses pengolahan dan pengembangan teknologi informasi dan e-government dilakukan di Bagian Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Mengingat sebagian besar ranah kerja Badan Pertanahan Nasional adalah pelayanan publik, Sukses kedepan  BPN tidak akan terlepas dari penerapan teknologi informasi secara menyeluruh disetipa unit kerja di Badan Pertanahan Nasional serta pemberdayaan sumber daya manusia sehingga mampu mewujudkan tanah dan pertanahan di Negara ini sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

B. MAKSUD DAN TUJUA

1. Maksud

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, program kerja, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara utuh dan menyeluruh.

2. Tujuan

Setelah kegiatan orientasi tugas, Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya;
  2. Memberi pemahaman tentang aplikasi yang sedang berjalan dan yang akan dibangun.
  3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  4. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dengan memperhatikan aspek tata krama dan etika.

C. WAKTU PELAKSANAAN ORIENTASI

Orientasi kerja dilaksanakan di Pusat Data Dan Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jl. Sisingamangaraja No. 2 pada tanggal 27 September 2010  s.d. 8 Oktober 2010.

 

BAB II PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

II.1. PROFIL  UNIT KERJA

Pusat Data dan Informasi Pertanahan  yang selanjutnya disebut PUSDATIN adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. PUSDATIN dipimpin oleh Kepala.

Baca Selengkapnya

LARASITA: Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah


LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau pro aktif, mendatangi masyarakat secara langsung.

Dan, LARASITA telah diujicobakan pelaksanaannya di beberapa kabupaten/kota yang setelah dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor pertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadi mekanisme untuk:

  1. menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria);
  2. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
  3. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
  4. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
  5. memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
  6. menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
  7. meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.

Dengan LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, di seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor pertanahan.

PERKBPN No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA

Inspektorat Utama


PROFIL

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Susunan Organisasi Inspektorat Utama menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Utama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di ligkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan bpn;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala bpn;
  4. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat wilayah I
  2. Inspektorat wilayah II
  3. Inspektorat wilayah III
  4. Inspektorat wilayah IV
  5. Inspektorat wilayah v
  6. Bagian Tata Usaha

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi :

  1. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
  2. Inspektorat Utama, dan
  3. Provinsi-provinsi:  Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah I membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

II.2.2. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah II yang meliputi:

  1. Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan;
  2. Pusat Pendidikan dan Latihan;
  3. dan Provinsi-provinsi Jambi , Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku,

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.3. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III yang meliputi:

Baca Selengkapnya>>

Direktorat Perkara Pertanahan


PELAKSANAAN ORIENTASI

Profil Unit Kerja

Direktorat Perkara Pertanahan merupakan salah satu satuan Direktorat di lingkungan kerja Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Struktur organisasi Direktorat Perkara Pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Bagan struktur organisasi Direktorat Perkara Pertanahan

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan perkara baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara;
  • Penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan;
  • Pengkajian dan pemetaan semua akar dan obyek perkara pertanahan;
  • Penyelesaian perkara pertanahan baik di peradilan umum, peradilan tata usaha negara atau lembaga peradilan lainnya;
  • Penyiapan saksi dan bahan untuk memberikan kesaksian serta bantuan hukum;
  • Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan Badan Pertanahan untuk menghentikan dan membatalkan hak atas tanah .

Direktorat Perkara Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) subdirektorat diantaranya:

  1. Subdirektorat Perkara Wilayah I;
  2. Subdirektorat Perkara Wilayah II;
  3. Subdirektorat Perkara Wilayah III.

Subdirektorat Perkara Wilayah I

Subdirektorat Perkara Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2006, Subdirektorat Perkara Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Pemetaan akar perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
  • Penyiapan penghentian atau pembatalan hak sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subdirektorat Perkara Wilayah I terdiri dari:

Seksi Perkara Perdata Wilayah I

Seksi Perkara Perdata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara perdata di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I

Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Read More

Direktorat Sengketa Pertanahan


BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat serta berlangsungnya proses pembangunan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.

Dalam konteks yang demikian maka masalah pertanahan menjadi bersifat multi aspek, baik aspek fisik dan non fisik yang meliputi dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan keamanan Negara. Untuk itu penanganan sengketa pertanahan secara sistematis dan langsung ke akar masalahnya akan menuntaskan masalah yang sudah ada dan dapat mencegah konflik-konflik baru. Permasalahan yang timbul tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kebijakan pemerintah dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pruralisme hukum menjadi semacam “boomerang” bagi penerapan kebijakan pertanahan di Indonesia. Berlakunya dan diakuinya hukum adat dan masih diakuinya hak peniggalan kolonial semakin menimbulkan dampak negatif karena kuantitas terjadinya sengketa pertanahan akibat penafsiran penerapan hukum tersebut semakin meningkat. Hak eigendom, erpacht, dan tanah ulayat  menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa pertanahan di Indonesia. Peninggalan hak bekas  kolonial semakin menimbulkan polemik.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya  mengatur hal-hal urgen yang  berkaitan dengan pertanahan. Secara teknis UUPA tidak membahas tentang apa dan bagaimana proses penanganan/penyelesaian sengketa pertanahan.  Berawal dari semakin meningkatnya kuantitas terjadinya sengketa pertanahan, maka dianggap perlu suatu peraturan yang komprehensif membahas tentang pembagian, proses, dan penanganan sengketa pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap berabagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia melalui unit kerja Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan merumuskan suatu kebijakan berupa pembentukan Petunjuk Teknis Penyelesain Permasalahan Pertanahan, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.